TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKS Amin Ak mewanti-wanti agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak digunakan untuk menalangi pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2022.
Pasalnya, menurut Amin, sudah ada sejumlah kejanggalan proyek infrastruktur, bahkan sejak proposal proyek disampaikan Cina pada bulan Agustus tahun 2015 silam. Kala itu, Cina menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.
Namun pada perjalanannya, menurut Amin, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema. Dilema yang dimaksud adalah melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.
Untuk menghentikan proyek, kata Amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar. Pengerjaan proyek saat ini sudah melebihi 80 persen.
“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak Cina. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan?" ujar Amin.
